Pelatihan ini memberikan panduan dan strategi dalam menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lebih terstruktur berdasarkan Perpres no. 12 tahun 2021 dan Perlem LKPP no. 11 tahun 2021

LATAR BELAKANG

Paradigma baru yang saat ini berkembang pengadaan telah menjadi suatu kegiatan yang bukan rutin/ administatif tetapi menjadi kegiatan yang strategis. Kegiatan pengadaan menjadi suatu kegiatan penting dalam memberikan nilai tambah pada organisasi baik bagi kepentingan menaikkan keuntungan, meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan efisiensi biaya.

Perencanaan pengadaan membantu menentukan persyaratan untuk suatu pengadaan dan secara efektif mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kontrak akhir. Rencana tersebut harus cukup fleksibel untuk berubah karena kebutuhan akuisisi berubah, dan akan membahas isu-isu penting seperti item mana yang perlu dibeli, bagaimana kontrak akan disetujui, keputusan kriteria akan didasarkan pada, identifikasi risiko, penentuan biaya, dan kontrak. manajemen siklus hidup, untuk beberapa nama. mendefinisikan pengadaan dengan jelas dari awal dan mengelolanya ke depan.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan. Selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP.

Tujuan pengadaan meliputi mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha dan meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan di atas adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Mengapa kita perlu melakukan Strategi Perencanaan pengadaan?

  • Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas pengadaan dengan tepat dan benar.
  • Untuk mengenal dan mengetahui persepsi penyedia barang dan jasa terhadap organisasi/institusi pengadaan atau kondisi kompetisi pasar yang berjalan .
  • Untuk mengetahui jenis hubungan yang tepat antara pembeli dan penyedia terhadap barang/jasa yang akan diadakan.
  • Untuk dapat memilih atau menentukan jenis kontrak yang tepat dengan para penyedia barang/Jasa.
  • Untuk dapat menentukan cara dan metoda pengadaan yang paling tepat

Penerapan strategi perencanaan pengadaan yang benar akan menghasilkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga, berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan. Strategi yang tepat akan menciptakan pelaksanaan pengadaan yang efisien

Perencanaan yang Baik akan :

  1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
  3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
  4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional
  5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
  6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
  7. mendorong pemerataan ekonomi dan
  8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Perencanaan Pengadaan meliputi:

  • Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa
  • Penetapan Jenis Barang/Jasa
  • Cara Pengadaan
  • Pemaketan dan Konsolidasi
  • Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa dan
  • Anggaran Pengadaan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perencanaan pengadaan meliputi Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Materi Pelatihan

  1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan
  2. Pedoman dan Tahapan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Hal hal yang menjadi Perhatian dalam Perencanaan Pengadaan
    • menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    • penggunaan produk dalam negeri
    • peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
    • peran pelaku usaha nasional
    • mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
    • keikutsertaan industri kreatif
    • mendorong pemerataan ekonomi dan Pengadaan Berkelanjutan
  4. Konsep dan Strategi Perencanaan Pengadaan, dengan Metode :
    • Supply Positioning Model (SPM)
    • Supplier Perception Model (SPCM)
  5. Penggunaan dan simulasi Perencanaan Pengadaan melalui aplikasi SIRUP
  6. Mitigasi Risiko dan Audit dalam Proses Perencanaan Pengadaan

LANDASAN HUKUM

  1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2021, Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

FASILITAS

  • Mengikuti 6 sesi Pelatihan Online
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan Terkait
  • Kertas Kerja “Perencanaan Pengadaan”
  • Rekaman Video Pelatihan
  • E- sertifikat

Waktu Pelaksanaan

  • 6 Sesi Pertemuan Online
  • 06 – 13 Oktober 2021
  • 18.30 – 20.30 WIB

Harga Normal:
Rp. 1.500.000,-
Biaya
Rp. 385.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id

Kontak Panitia : 0811 8042 811


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.